Kemenhut Belum Laporkan Data Bansos

jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Kehutanan hingga saat ini belum juga menyerahkan data dan informasi penggunaan dana alokasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2012, 2013 dan rencana penggunaan di tahun 2014, sebagaimana yang dimintakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Padahal data tersebut sangat dibutuhkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan, mengingat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan diketahui maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan (dapil) Lampung I.

“Bawaslu sudah mengirimkan surat hingga dua kali. Namun sampai kini belum ada respon dari Kementerian Kehutanan. Padahal melihat karakteristiknya, belanja bansos memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh para menteri yang menjadi calon anggota DPR yang terdaftar dalam DCT pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014,” ujar anggota Bawaslu, Daniel Zuhron, di Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut Zuhron, laporan penggunaan bansos di sejumlah kementerian sangat penting diawasi, karena belanja bansos merupakan program kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Seperti pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Karena itu sangat rawan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok menteri yang saat ini terdaftar sebagai caleg.

“Beberapa modus yang sering digunakan, pada saat pemberian Bansos sering muncul atribut partai tertentu. Bansos diberikan kepada basis pendukung partai tertentu, scara serahterima Bansos bersamaan dengan kegiatan partai dan menteri memiliki wewenang yang sangat besar yaitu sebagai pengguna anggaran, menteri dapat menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggung jawaban bansos,” katanya.

Atas sikap Kementerian Kehutanan ini, Bawaslu menurut Zuhron hingga kini masih mengupayakan beberapa langkah yang dibutuhkan. Sementara terhadap sembilan kementerian lain yang telah melaporkan penggunaan bansosnya, Bawaslu akan segera melakukan pengkajian dengan mengundang Sekretaris Jenderal masing-masing.

“Kementerian yang menyatakan tidak memiliki dana bansos adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian ESDM. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM, datanya sudah lengkap,” katanya.