Kemenkes: Bedakan Sertifikasi Halal Mamin dan Farmasi

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan untuk tidak menggabungkan aturan sertifikasi halal produk farmasi dengan produk makanan-minuman (mamin). Pasalnya, hingga kini belum ada negara yang menerapkan aturan sertifikasi halal dalam hal obat-obatan .

"Kemenkes berharap agar RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ini tidak diterapkan dalam dunia farmasi. Karena di seluruh negara tidak ada yg menerapkan hal itu. Bahkan Arab sekalipun, masalah obat-obatan tidak masuk dalam sertifikasi halal mereka," tegas Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maura Linda Sitanggang, dalam keterangannya kepada media, Kamis (21/11).

Dia berharap pemerintah dan dewan memperhatikan hal itu dalam proses pembahasan RUU JPH. Linda menuturkan, Kemenkes sendiri memang pernah diajak untuk membahas rancangan undang-undang itu. Namun sudah sejak satu tahun ini Kemenkes tidak diikutsertakan.

"Sudah tidak pernah diajak lagi, karena tidak pernah ada dapat undangan. Tahun lalu kita masuk tim. Terakhir ikut panja sama DPR," ujar Linda.

Sebagai kementerian yang berhubungan dengan industri farmasi dan obat-obatan, dia berharap sertifikasi halal produk makanan dan obat dipisahkan.

"Harus dipisahkan antara penerapan halal di farmasi dengan penerapan halal pada makanan dan minuman," tegasnya.

Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat Muhammad Baghowi, meminta pengesahan RUU JPH ditunda dahulu alias tidak dipaksakan.

Menurut dia, ada lebih banyak masalah jika RUU ini disahkan.  "Ada potensi persaingan usaha. Misalkan ada dua pengusaha, yang satu dijamin halal dan satu lagi diragukan (kehalalannya). Nanti yang halal itu akan menggugat dan yang diragukan akan berdampak pada produksinya," kata dia.
 
Selain itu, Baghowi juga memaparkan jika masa berlaku sertifikasi halal adalah tiga tahun, dan harus mulai mengurus perpanjangan sejak enam bulan sebelum masa berlakunya habis.