Kemenkes Malaysia Bersiap untuk Menghadapi Keadaan Terburuk
jpnn.com, KUALA LUMPUR - Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan 7.289 kasus COVID-19 baru pada Selasa (25/5). Ini merupakan jumlah kasus harian terbesar yang pernah dilaporkan semenjak pandemi Maret 2020.
Dirjen Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah melalui laman Twitter meminta masyarakat agar bersiap untuk menghadapi gelombang COVID-19 terburuk menyusul tren terkini peningkatan infeksi COVID-19 di negara ini.
"Peningkatan kasus sejak 1 April menunjukkan lonjakan. Kita perlu membuat persediaan untuk menghadapi keadaan terburuk. Tolong bantu kami untuk duduk di rumah. Jika kita bekerja sama, kita bisa memutuskan rantai infeksi," katanya.
Noor Hisham menasihati masyarakat agar duduk di rumah dan terus mematuhi Standar Operasi Prosedur (SOP) sekiranya terjadi keadaan darurat atau hadir ke tempat kerja.
Sebelumnya Malaysia mencatatkan 6.509 kasus harian baru COVID-19 dengan jumlah kematian tertinggi yaitu 61 dalam tempo 24 jam.
Pada 25 Mei 2021 jumlah kasus COVID-19 yang dilaporkan di antaranya Selangor 2.642 kasus, Sabah 266 kasus, Johor 664 kasus, Kuala Lumpur 604 kasus, Sarawak 513 kasus, Pulau Pinang 380 kasus, Negeri Sembilan 410 kasus, Putrajaya 23 kasus.
Sementara itu Komite Vaksinasi Malaysia Rabu (26/5) membuka pendaftaran vaksinasi AstraZeneca untuk gelombang kedua bagi yang berusia 18 tahun ke atas untuk warga negara dan bukan warga negara.
Sebelumnya komite juga sudah memberikan kesempatan kepada lanjut usia 60 tahun ke atas. (ant/dil/jpnn)
Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan bahwa negara tersebut perlu bersiap untuk keadaan terburuk
Redaktur & Reporter : Adil
- Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, Satu Tersangka Ditangkap Polres Dumai
- KTKI Soroti Proses Penerbitan Kepres KKI oleh Kemensetneg
- Kemenkes Diminta Tuntaskan Masalah Pemberhentian Anggota KTKI
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- A2KPI Desak Percepatan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kanker Payudara
- Kemasan Rokok Polos Dinilai Menghambat Hak-hak Konsumen