Kemenkeu Dituding Tak Transparan

JAKARTA--Direktur State Budget Wacth, Ramson Siagian menilai Kementerian Keuangan tidak merespon untuk melakukan transparansi alokasi dana ke daerah-daerah. Padahal, optimalisasi hak diskresi dijamin Undang-Undang.

"DPR yang berupaya menaikkan pajak, didapat puluhan triliun, tetapi tidak masuk dalam perencanaan pemerintah. Bukan hanya salah Banggar, tapi Kemenkeu tidak melakukan transparansi," kata Ramson saat diskusi 'Banggar DPR Geger' di Warung Daun, Cikini, Sabtu (1/10).

Karenanya kata dia, perlu adanya perbaikan sistem dari pemerintah agar daerah-daerah yang terima anggaran dapat mengetahui alasannya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan untuk mereka.

"Di Banggar sekarang anggota panja A bisa merangkap ke B dan C. Dana optimalisasi penggunaanya tidak transparan dan ini harus kerjsama antara DPR dengan Menteri Keuangan. Jadi yang paling penting itu perbaikan sistem," ujarnya.