Kemenkeu Jadi Pilot Project Pensiun Dini PNS

JAKARTA - Pemerintah serius mengadakan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menjadi pilot project program pengurangan jumlah PNS tersebut. Hal itu sekaligus melanjutkan reformasi birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun di Kemenkeu.

Wakil Menkeu Anny Ratnawati mengatakan, pensiun dini merupakan salah satu solusi atas ketidakcocokan kebutuhan sistem dengan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi yang dilakukan selama ini menghasilkan perampingan organisasi. Hal itu kerap membuat kesenjangan antara kebutuhan sistem dengan pegawai.

"Sekarang kan permasalahannya selalu ada yang tidak bisa match dengan kriteria performance. Kita mau apakan?" kata Anny di Kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin. Sebelum ditawarkan pensiun dini, PNS yang tidak bisa memenuhi Key Performance Indicator (KPI) bakal diberi pelatihan. Jika tetap dinilai tidak mampu, bakal dicoba dipindahkan ke unit yang lain. Apabila sudah mentok, baru ditawarkan pensiun dini.

Anny optimistis tawaran pensiun dini dengan kompensasi tertentu bisa diterima. Sebab, di Kementrian Keuangan, bagi PNS yang tidak memenuhi KPI, bakal dipotong tunjangannya. Daripada tidak menerima tunjangan secara penuh, kata Anny, akan lebih baik bagi PNS untuk menerima tawaran pensiun dini. Saat ini masih dikaji besaran kompensasi bagi PNS yang menerima pensiun dini. "Itu bisa menjadi pilihan," katanya. Anny belum bersedia menyebut jumlah pegawai yang bakal ditawari program pensiun dini ini.