Kemenkeu Jadi Pilot Project Pensiun Dini PNS

Dia mencontohkan, saat ini tengah dievaluasi kebutuhan di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Dengan adanya modernisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kebutuhan pegawai menjadi makin sedikit. Selain diberi tawaran pensiun dini, juga ditawarkan untuk disalurkan ke daerah yang tengah membutuhkan tenaga membuat laporan keuangan. "Yang dilakukan hari-hari ini adalah me-review formasi," kata Anny.

Menurut dia, seluruh kajian tersebut bakal diajukan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang berwenang mengelola sistem kepegawaian. Dia menambahkan, kajian mengenai pensiun dini bakal dilakukan hati-hati. "Ini kan juga hajat hidup orang," kata pengajar Institut Pertanian Bogor itu.

Mantan Dirjen Anggaran itu menambahkan, program pensiun dini juga diharapkan bisa memacu semangat dan kinerja PNS. "Kalau dengan isu ini semua orang jadi lebih bersemangat, jadi lebih baik, ya enggak apa-apa toh," ujarnya.

Di pemerintah pusat, Kemenkeu merupakan instansi dengan jumlah PNS terbesar, yakni mencapai 64.314 pegawai. Kemenkeu, bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) mengawali program reformasi birokrasi pada 2006.