Kemenkeu Sederhanakan Prosedur Pencairan Anggaran

JAKARTA - Lambannya penyerapan anggaran seolah menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Rumitnya prosedur pencairan anggaran dianggap sebagai salah satu penyebabnya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, penyederhanaan prosedur pencairan anggaran merupakan salah satu agenda besar yang diusung Kementerian Keuangan tahun ini. "Nanti kewenangan akan dibagi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kementerian Keuangan," ujarnya Selasa (9/7).

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, diatur bahwa K/L melakukan perencanaan, pelaksanaan, disbursement, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan penggunaan penganggaran. Sedangkan Kementerian Keuangan melakukan proses dokumentasi dari prosedur penganggaran tersebut.

Namun, dalam prakteknya selama ini, Kementerian Keuangan masih melakukan review atas dokumen TOR (terms of reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) masing-masing K/L. Akibatnya, proses pun menjadi lebih panjang dan pencairan anggaran sering terhambat.