Kemenkeu Siapkan Denda Berat! Buruan Ikut Tax Amnesty Jilid II

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak (WP) segera mengikuti tax amnesty atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Ada sanksi atau denda bagi yang tidak mengikuti PPS yang dilaksanakan selama enam bulan hingga akhir Juni 2022.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan jika memenuhi delik pidana dan terbukti, dituntut dengan pidana denda sampai 300 persen.

Sanksi 300 persen diberikan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 44B.

Beleid menyebut penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan setelah kerugian pada pendapatan negara.

Ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

"Ikut atau tidak ikut tax amnesty, kalau ada indikasi tindak pidana perpajakan dan dilakukan penyidikan terbukti ada kerugian pada pendapatan negara, maka sanksinya 300 persen, itu jika memilih dihentikan tidak dipidana," ungkap Yustinus, Selasa (15/3).