Kemenkeu Siapkan Sanksi Pemda Penimbun Dana di Bank

Karena itu, menurut Marwanto, pemberian sanksi dinilai bisa menjadi solusi untuk mendorong pemda agar lebih produktif dalam memanfaatkan anggarannya. "Nanti (sanksi) kita masukkan di revisi UU Nomor 33/2004 (tentang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah)," katanya. Saat ini, revisi tersebut tengah dimatangkan di internal pemerintah.

Lalu, apa sanksi yang akan diberikan bagi pemda yang menumpuk dananya di bank? Marwanto mengatakan, saat ini beberapa opsi sanksi masih dibahas. "Misalnya, dalam bentuk penundaan transfer DAU (Dana Alokasi Umum)," sebutnya.

Marwanto mengatakan, kebijakan lain dalam transfer dana ke daerah adalah opsi transfer dalam bentuk obligasi atau surat berharga negara (SBN). Hal itu dilakukan untuk memperluas basis penyerap SBN. "Tapi, yang terbaik adalah penyerapan dana transfer untuk proyek-proyek yang bisa mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah," ucapnya.

Ekonom yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, kapasitas pengelolaan keuangan daerah memang harus terus ditingkatkan. Selain masih banyaknya dana yang diparkir di perbankan, dana yang dibelanjakan pun sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. "Jadi, belanjanya tidak produktif," ujarnya.