Kemenkeu Sita Lahan Seluas 900 Ha Milik PT MDM yang Dulu Tersangkut Kasus BLBI

Hal senada dikatakan Camat Bintan Timur, Hasan yang mengaku bahwa PT MDM itu merupakan perusahaan siluman. Wujud perusahaan yaitu kantornya tetap berdiri di Jalan Nusantara tepatnya depan SPBU Batu 20 namun legalitas perusahaannya sudah lama musnah sejak 1992. 

Hanya saja kelihaian manajemen memanipulasi dokumen dalam menipu Pemerintah Pusat dan Pemkab Bintan membuat perusahaan ini terus bergaung namanya di Kepri.

"Sebenarnya PT MDM ini sudah tidak ada. Pemkab Bintan berhak mengusut manajemen perusahaan yang sudah menipu masyarakat dan merugikan negara, pasalnya sampai saat ini perusahaan ini masih saja mengklaim lahan masyarakat menjadi miliknya," katanya.

Dikatakannya, PT MDM ini sudah lima kali dipanggilnya diantaranya empat kali melakukan rapat di Kantor Camat Bintan Timur dan satu kali dibawanya manajemen PT MDM melaksanakan rapat bersama instansi terkait Pemkab Bintan di Kantor Bupati Bintan. 

Namun dalam lima kali rapat tersebut tidak pernah manajemen PT MDM membuktikan surat atau berkas resmi kepemilikan lahan melainkan hanya peta lahan yang diklaimnya saja.

Sedangkan bedasarkan Pasal 1865 KUHAP menyatakan barang siapa mempunyai hak atas suatau benda yang tidak begerak maka untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan kepemilikannya atau bedasarkan dokumen yang sah. 

Namun hingga saat ini PT MDM tidak bisa membuktikan itu, jadi secara hukum klaim yang dilakukan PT MDM dilahan seluas 1992 Ha di Kelurahan Seienam dan Gunung Lengkuas tidak kuat atau tidak mendasar.

"Jadi sudah jelas. Selain PT MDM tidak memiliki legalitas juga sudah menjual lahan masyarakat dan merugikan negara. Buktinya Kemenkeu mendatangi kami dan meminta kami menceritakan dan menunjukkan lahan yang diklaim PT MDM, pasalnya perusahaan ini sudah mengagunkan lahan di kecamatan ini kepada Bank Indonesia," jelasnya.