Kemenkeu Telepon Seluruh Daerah soal THR PNS, Hasilnya?
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah daerah belum berani menggeser-geser anggaran di APBD untuk menutupi kekurangan pasokan DAU (dan alokasi umum) untuk THR PNS.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo terkait masalah pencairan THR bagi PNS daerah.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investarisasi terhadap seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten. "Kita sudah telepon satu-satu untuk mengecek (pencairan THR di sejumlah daerah)," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (6/6).
Hasilnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bahwa sebanyak 542 provinsi dan kabupaten telah menganggarkan THR.
BACA JUGA: Dua Alasan Bu Risma Tolak Geser Anggaran untuk THR PNS
Atau dalam nomenklatur daerah itu gaji ke-14. Semua sudah dianggarkan. Banyak daerah yang sudah membayarkan hari ini (kemarin) atau besok (hari ini)," tegasnya.
Sri Mulyani pun memastikan bahwa seluruh daerah sudah menganggarkan THR bagi para PNS di wilayahnya masing-masing. Anggaran tersebut bisa berasal dari penerimaan daerah. Dia juga menekankan bahwa nantinya Mendagri akan memberikan penjelasan lengkap terkait THR bagi PNS daerah ini.
"Penerimaan bulan Mei itu seluruh total, kalau daerah yang menganggarkan gaji pokok maka mereka perlu melakukan penyesuaian. Yang jelas semua sudah dianggarkan," imbuhnya. (ken)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim pihaknya sudah menelepon satu per satu seluruh daerah terkait pembayaran THR PNS.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Hore! Sri Mulyani Ketok Diskon Harga Tiket Pesawat Mulai Hari Ini
- Penjelasan Sri Mulyani soal Sumber Pembiayaan Program 3 Juta Rumah, Ternyata
- Bu Sri Mulyani Bertitah, Tenaga Honorer Tidak Akan Terkena PHK
- Gita Wirjawan dan Sri Mulyani Bicara Menjaga Stabilitas Fiskal RI di Tengah Ketidakpastian Global
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Coretax Bikin Masyarakat Resah, ORI Minta DJP Segera Beri Solusi