Kemenko Perekonomian Beberkan Strategi Ekonomi Inklusif di Rapat Banggar DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan perekonomian nasional.

Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kemenko Perekonomian menetapkan tiga indikator sasaran kinerja utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Ketiga indikator ini akan dikawal bersama oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pada 2025, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%, tingkat inflasi pada kisaran 2,5±1%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5% hingga 5,0%.

“Target ini telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran di Badan Anggaran DPR RI, Senin (2/12).

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menitikberatkan pada program prioritas yang meliputi penguatan kemandirian bangsa, peningkatan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan. Fokus ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Menko Airlangga menjelaskan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2028-2029, diperlukan strategi berbasis key drivers, seperti menjaga konsumsi pada level 5-6%, mendorong investasi hingga 10%, dan meningkatkan ekspor hingga 9%.

Upaya ini akan difokuskan pada sektor-sektor utama seperti manufaktur hilirisasi, ekonomi digital, pariwisata, ekonomi hijau, serta semikonduktor dan transisi energi.

“Kemenko Perekonomian bersama kementerian dan lembaga telah merancang Quick Win yang mencakup penguatan industri, sistem logistik, pengembangan kawasan ekonomi, transformasi digital, pariwisata, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja,” tambah Menko Airlangga. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak awal pencapaian target ekonomi nasional.