Kemenko PMK Imbau Seluruh Pemda di Kalsel Patuhi Inpres Optimalisasi Program Jamsostek

jpnn.com, BANJARMASIN - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menegaskan jaminan sosial merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan ini disampaikannya saat membuka Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalsel).
Nunung menyampaikan dalam pelaksanaannya pemerintahan pusat maupun daerah berperan memastikan setiap pekerja terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang merupakan hak para pekerja dan keluarganya.
“Sudah jelas, presiden (melalui Inpres 2/2021) telah memerintahkan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, baik tingkat satu tingkat dua untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Nunung.
Menurut Nunung, jika pekerja telah diikutsertakan dalam program Jamsostek akan memberi rasa aman dalam bekerja, sehingga mendorong peningkatan produktivitas yang tentunya berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian negara.
Di sisi lain, Nunung meyakini manfaat yang diberikan program tersebut mampu mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru atau bahkan miskin ekstrem ketika terjadi guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun krisis.
Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Nunung menyebutkan, menurut data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Juli 2023 jumlah pekerja di Kalsel yang sudah terlindungi program Jamsostek mencapai 36,7 persen atau sekitar 555 ribu dari total potensi sebesar 1,5 juta pekerja.
Seluruh Pemda di Kalsel diminta mematuhi Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)
- Honorer Tak Lulus PPPK 2024 Diangkat jadi ASN Paruh Waktu, Kawal di Pemda
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk
- Masuk Tahun Ketiga, Pemda Main Mutasi PPPK, Menteri Mu'ti Harus Turun Tangan
- Ambil Jalan Pintas, Pemda Mulai PHK Honorer Non-Database BKN
- 5 Berita Terpopuler: Solusi Honorer Gagal PPPK Sudah Ketemu, Ini 5 Posisinya, tetapi Ada yang Bikin Gelisah
- BPJS Ketenagakerjaan Dorong Peningkatan Budaya K3 di Lingkungan Kerja Perusahaan