Kemenkominfo Letoi Hadapi Pengusaha Media

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Choi kembali membenarkan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden RI saat itu dijabat oleh Abdurrahman Wahid karena memang tidak ada korelasinya dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Untuk apa Kemenkominfo yang dulunya lebih kita kenal dengan nama Departemen Penerangan. Istana ada juru bicara dan semua kementerian ada humasnya. Kemenkominfo itu hanya ada di negara-negara komunis. Di negara demokrasi tidak perlu kementerian tersebut," ungkapnya.

Bahwa dalam kenyataannya di Indonesia ada Kemenkominfo, oklah, tapi akan lebih bermanfaat institusi tersebut bertanggung jawab mengurusi sarana komunikasi seperti telepon umum. "Mereka itu jangan mengurusi frekuensi, tapi cukup mengurusi telepon umum saja. Apalagi mengurus penyiaran," tegas Gus Choi dengan nada tanya.

Terkait adanya upaya hukum yang akan diambil oleh Koalisi Independen untuk demokratisasi Penyiaran (KIDP), Gus Choi menyatakan dukungan penuhnya.