Kemenkumham: ‎Laporan Munas Golkar Versi Jakarta Belum Lengkap

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo menyatakan laporan susunan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX di Ancol, Jakarta, belum lengkap. Laporan itu sudah diberikan ke Kemenkumham, Senin (8/12).
"Belum dikasih akta notaris, segala macam belum," kata Harkristuti di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/12).
Harkristuti menambahkan laporan susunan kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical sudah lengkap. Ical melaporkannya ke Kemenkumham tadi pagi. "Yang tadi pagi sudah (lengkap) dari Pak Aburizal," ucap Harkristuti.
Harkristuti mengatakan tim dari Kemenkumham akan meneliti laporan susunan kepengurusan Golkar versi Munas Bali dan Jakarta. Sebab, keduanya mengklaim anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka yang benar.
Harkristuti menyatakan, kubu Agung Laksono Cs sudah melayangkan gugatan ke pengadilan. Dia mengungkapkan, Kemenkumham tidak akan mengintervensi keputusan partai.
"Jadi mereka kan sudah mengajukan Jumat lalu ke pengadilan. Menyatakan bahwa munas yang dilakukan Aburizal tidak sah," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo menyatakan laporan susunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi
- Pengangkatan CPNS & PPPK Ditunda, Muhdi: Sulit Dipercaya
- Wamentan: Pengusaha FOMO Naikkan Harga Pangan Terancam Pidana & Masuk Neraka
- Heboh Kasus MinyaKita, Legislator PKB Singgung Soal Pengawasan
- Tinjau Banjir Naik Helikopter, Gubernur Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
- Guru R1 Siap Ikut Demo Nasional 18 Maret, Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024