Kemenkumham Apresiasi Pengelolaan JDIH Pemprov Jateng

Selain itu, untuk mewujudkan satu data dokumen hukum Indonesia. Sebab, masyarakat membutuhkan layanan tersebut.
"Ini sangat penting juga bagi masyarakat, untuk mengetahui misalnya peraturan-peraturan daerah yang sudah kita sahkan, juga misalnya peraturan desa yang ada di masing-masing desa," jelasnya.
Layanan bidang hukum ini, imbuhnya, sekaligus untuk mencerdaskan masyarakat, agar melek hukum. Maka, Jateng serius dalam mengelola JDIH. Salah satunya, dengan cara memberikan penghargaan kepada kabupaten/ kota dan sekretariat dewan, serta perguruan tinggi.
"Kami memberikan penghargaan kepada Wali Kota dan Bupati serta Sekretariat DPRD se-Jawa Tengah, ditambah juga dari perguruan tinggi se-Jawa Tengah," ujarnya.
Melalui penghargaan yang diberikan, kata Nana, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kinerja bagi dari daerah-daerah yang belum memberikan perhatian pada pengelolaan JDIH.
Berikut adalah penerima penghargaan JDIH Kabupaten/ kota dan perguruan tinggi:
A. Pemerintah Kabupaten/ Kota Pengelola JDIH Terbaik :
1. Kabupaten Sukoharjo
2. Kota Semarang
3. Kabupaten Batang
4. Kabupaten Magelang
5. Kabupaten Wonosobo
B. Sekretariat Dewan Pengelola JDIH Terbaik :
1. Kabupaten Sukoharjo
2. Kota Semarang
3. Kabupaten Batang
4. Kabupaten Temanggung
5. Kota Surakarta.
C. Pemerintah Daerah dengan progress pengelolaan JDIH Terbaik : Kabupaten Rembang
Konsistensi Pemprov Jawa Tengah dalam mengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) mendapat apresiasi dari Kemenkumham.
- Tanam 1.000 Bibit Pohon di Kawasan Waduk Logung Kudus, Taj Yasin Ingatkan Perawatan
- Presiden Prabowo Sudah Mengesahkan RUU TNI, Tetapi Tak Bisa Diakses di JDIH
- ATR/BPN: Hampir Seperlima Tanah di Jateng Belum Jelas Status Hukumnya
- Kementerian PKP Akan Renovasi 500 Rumah Warga Miskin Ekstrem di Jateng
- Kabar Baik soal Penempatan Guru PPPK di Jateng, Semoga Relokasi Disetujui
- Banyak Aduan Penempatan PPPK Guru di Jateng, Ini Solusinya