Kemenkumham Dorong Paralegal Tingkatkan Peran untuk Bantu Warga Miskin

“Kami di BPHN khususnya Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum terus melakukan kegiatan menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan,” ujar Enny dalam sambutannya pada FGD itu.

Pelaksanaan bantuan hukum itu merupakan program nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yaitu bertujuan mewujudkan kehendak konstitusi sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945.

Ketentuan dalam konstitusi dasar RI itu mengamanatkan negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Selain itu, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama di muka hukum. 

Lebih lanjut, Enny mengharapkan agar BPHN melalui FGD itu bisa meningkatkan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum gratis. Khususnya melalui UU No 16 Tahun 2011 yang menjelaskan negara memberikan bantuan hukum apabila ada orang/kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum melalui OBH.(adv/jpnn)

Berikut ini adalah peran paralegal:

1. Paralegal sebagai rujukan pertama masyarakat desa saat berhadapan dengan hukum dan menjadi sumber informasi hukum minimal tingkat desa atau kelurahan
2. Membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat berdasarkan kekeluargaan atau musyawarah tanpa selalu berpandangan harus melalui proses peradilan.
3. Sebagai garda terdepan dalam upaya pembentukan masyarakat sadar hukum dan kelompok keluarga sadar hukum.
4. Menjadikan masyarakat semakin peduli dan berperan aktif dalam pembangunan minimal tingkat desa atau kelurahan.