Kemenkumham Kalsel Teken Zona Integritas Menuju WBKWBBM

jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBKWBBM). Dalam rangka membentuk zona berintegritas itu, Kanwil Kemenkumham dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menandatangani komitmen bersama.

Komitmen bersama untuk pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBKWBBM itu ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Imam Suyudi dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin Yohannes Ether Binti, Selasa (24/10). Tujuannya adalah membentuk WBKWBBM di lingkungan PT Banjarmasin.

“Penandatangan pembangunan zona integritas menuju WBKWBBM ditandatangani juga oleh perwakilan gubernur, Wakapolda Kalsel Kombes Pol Nasri dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel  H Abdul Muni,” ucap Imam Suyudi di kantor PT Bajkarmasin.

Imam menambahkan, sebelumnya Kemenkumham Kalsel telah menetapkan zona integritas WBKWBBM di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Di antaranya adalah Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.

Bahkan, lanjut Imam, Kemenkumham Kalsel dalam rangka memperkuat pengawasan sebagaimana instruksi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, juga mengusulkan dua lembaga pemasyarakatan (lapas) yang akan ditetapkan sebagai zona integritas WBKWBBM pada tahun ini. “Yaitu Lapas Kelas IIA Narkotika Karang Intan dan Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang saat ini dalam proses pembinaan,” tuturnya.

Imam pun mengharapkan pembangunan unit kerja zona integritas menuju WBKWBBM tersebut itu bisa menjadi model pencegahan yang lebih efektif. Dengan demikian upaya untuk mencegah korupsi sekaligus membentuk birokrasi bersih melayani bisa terwujud secara konkret dan terpadu. “Supaya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dapat terwujud,” harapnya.

Sedangkan Kepala Bagian Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel Andi Basmal menambahkan, untuk mencapai predikat WBKWBBM diperlukan kerja sama tim. Sebab, upaya mewujudkan WBKWBBM juga menyangkut manajemen perubahan, tata laksana, penataan manajemen SDM, akuntabilitas kinerja dan pengawasan.