Kemenlu tak Yakin Aksi Mengecam Jadi Solusi Selesaikan Masalah di Myanmar 

Kemenlu tak Yakin Aksi Mengecam Jadi Solusi Selesaikan Masalah di Myanmar 
Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah merasa tidak yakin aksi mengecam dan menegur menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar. 

Justru, kata Faizasyah, tindakan Presiden Jokowi sudah tepat dalam menyelesaikan persoalan di negara yang dahulu disebut Burma itu yakni mendorong pertemuan khusus menteri luar negeri di negara ASEAN.

"Apakah dengan mengecam akan bisa menyelesaikan masalah? Apa yang disampaikan presiden sudah sangat tepat dengan menorong pertemuan khusus Menlu ASEAN," ujarnya dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Jumat (5/2).

Sebelumnya, pemerintah Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai aktor utama yang mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan lembaga-lemba kerja sama dunia untuk bersikap tegas merespon kudeta militer di Myanmar awal minggu ini. 

Harapan itu disampaikan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi, eks anggota dewan perwakilan rakyat, serta para pembela hak asasi manusia di Indonesia pada acara seminar yang diadakan oleh Migrant CARE, Human Rights Working Group (HRWG), Asia Democracy Network (ADN), Jembatan Flinders, dan SAFENet, Kamis (4/2).

Eva Sundari, mantan anggota DPR RI sekaligus salah satu penggerak ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), mengatakan Indonesia diharapkan dapat berperan di tiap tingkatan, mulai dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.

Eva mengatakan harapan itu juga jadi permintaan yang disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil di Myanmar. 

Pemerintah Indonesia, menurutnya, memiliki modal hubungan baik dengan otoritas di Myanmar, terutama dalam penanganan krisis kemanusiaan di Rakhine.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah merasa tidak yakin aksi mengecam dan menegur menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News