KemenPAN-RB Melibatkan Polri untuk Pengamanan Tes CPNS 2018
jpnn.com, JAKARTA - Demi mengamankan pelaksanaan tes CPNS 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.
“Penandatanganan ini untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS 2018 berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya,” ujar MenPAN-RB Syafruddin usai acara penandantanganan MoU di kantornya, Jumat (28/9).
Syafruddin menegaskan, dengan MoU ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga menjamin adanya penegakan hukum bilamana terjadi cyber crime.
“Kami berharap adanya dukungan pengawasan eksternal, penyelidikan apabila terjadi kecurangan terutama yang mengarah kepada tindak pidana, serta antisipasi pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari pihak yang terdampak dengan adanya seleksi CPNS tahun 2018 ini,” ujarnya.
Menteri Syafruddin juga mengapresiasi jajaran Polri yang bersedia mendukung upaya pengawalan proses seleksi CPNS 2018.
“Seleksi CPNS tahun ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan kaidah sistem merit sebagaimana diatur dalam UU ASN guna menghasilkan ASN yang lebih berkualitas, profesional, kompeten dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat menyokong pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu daya saing bangsa,” imbuh mantan Wakapolri ini.
Dijelaskan, pelaksanaan seleksi CPNS menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN. Ini dilakukan agar lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota.(esy/jpnn)
KemenPAN-RB menggandeng BKN, dan Polri untuk persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT