Kemenpar-KKP Bersinergi Kembangkan Bahari Nasional
jpnn.com - jpnn.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya menandatangani kesepakatan dalam mengembangkan kepariwisataan nasional, khususnya wisata bahari.
Kesepakatan ini diharapkan bisa mendukung fasilitasi program prioritas KKP dan Kementerian Pariwisata.
Adapun yang menjadi prioritas kerja sama ini yakni pengembangan potensi sumber daya alam wisata bahari, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran wisata bahari.
Kemudian pertukaran data dan informasi, peningkatan pengawasan bersama sumber daya kelautan dan perikanan dan wisata bahari, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
"Indonesia perlu meningkatkan aspek pelayanan, tak hanya berfokus pada penyediaan produk dan komoditas perikanan dan kelautan. Pendapatan negara akan bertambah jika kebaharian juga berfokus pada pengelolaan, sehingga memberikan nilai tambah," ujar Susi.
Hal senada disampaikan Arief. Menurutnya, penyebab kurangnya kontribusi wisata bahari di Indonesia yakni pendekatan keamanan yang terkendala regulasi.
“Approach yang kami lakukan adalah security bukan services, padahal pariwisata itu adalah services. Mengutamakan pelayanan. Semua orang adalah wisatawan kecuali penjahat. Bukan semua orang penjahat kecuali wisatawan. Ini approach yang sangat berbeda," tutur Arief.
Karena itu, KKP dan Kementerian Pariwisata akan terus besinergi untuk mendorong pengembangan pulau-pulau di SKPT.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya menandatangani kesepakatan dalam mengembangkan kepariwisataan
- PNBP Sektor Perikanan Tangkap Capai Rp 996,02 Miliar
- KKP Menggagalkan Penyelundupan 52 Ribu Benih Lobster Setara Rp 7,8 Miliar di Lampung
- Dukung Kegiatan Keagamaan, KKP Hibahkan Tanah 2,5 Hektare ke Pemkab Jembrana
- Gandeng KPP, Bank Mandiri Berkomitmen Dorong Ekonomi Biru
- Perairan Morodemak Dijadikan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
- Waduh, 2 Kapal Asing Mengeruk Pasir Laut Indonesia, Negara Rugi Rp223 Miliar