Kemenpera Dinilai Tak Serius

JAKARTA - Pelaksanaan program fasilitas likuiditas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapat sorotan Komisi V DPR RI. Para wakil rakyat itu menilai Kementerian Perumahan rakyat (Kemenpera) setengah hati dalam menjalankan program subsidi perumahan tersebut.

"Kalau serius kenapa sampai sekarang gaungnya tidak kelihatan? Jangankan di wilayah timur Indonesia, di wilayah barat saja sepertinya banyak masyarakat yang belum tahu soal itu," kritik Evita Bulo, anggota Komisi V DPR dari Papua dalam rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh dan pejabat eselon I Kemenpera di Senayan, Selasa (21/9).

Josep Umar Hadi, WakilKketua Komisi V DPR juga ikut mempertanyakan sampai sejauh mana realisasi bantuan fasilitas likuiditas. "Saya khawatir kalau program ini malah tidak jalan. Karena itu pemerintah harus lebih serius lagi, apalagi program ini masih kurang populer di kalangan masyarakat," tandasnya.

Menanggapi itu Deputi Menpera Bidang Pembiayaan Tito Murbaintoro membantah Kemenpera tidak serius melaksanakan pola subsidi perumahan yang baru ini. Menurut dia, sejak APBN-P 2010 ditetapkan pada pertengahan tahun ini, para pejabat serta staf Kemenpera terus melakukan proses penyusunan secara insentif dengan Kementerian Keuangan.