Kemenpera Fokus Salurkan KPR Rusun

Selain itu, lanjutnya, akibat dari semakin melebarnya wilayah terdapat kerugian akan hal-hal yang tak bisa diukur nilai ekonomisnya. Misalnya, kehilangan waktu yang berdampak pada berkurangnya banyak kesempatan yang bisa diperoleh seseorang. “Untuk meningkatkan hunian di rusun, maka Kemenpera mengharap kerjasama dari pemerintah daerah untuk turut mendukung kebijakan ini dengan membatasi izin rumah tapak di beberapa daerah dan turut melakukan sosialisasi tentang rusun kepada masyarakat luas,” harapnya.

Dia menjelaskan, salah  satu pertimbangan besar bagi seseorang ketika akan membeli rumah adalah harga dan lokasi rumah yang strategis. Namun saat ini harga rumah semakin tinggi. Rumah di lokasi strategis hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas.

Hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat dalam membeli rumah. Di satu sisi masyarakat ingin membeli rumah yang dekat dengan lokasi pekerjaan, namun rumah dengan harga yang terjangkau biasanya terletak di lokasi yang jauh dari tempat bekerja.

“Sementara lokasi yang jauh menyebabkan biaya transportasi yang besar dan memakan waktu perjalanan,” ucap Budi.

Selain itu, semakin terbatasnya lahan untuk perumahan di kota-kota besar membuat harga tanah semakin melambung tinggi. Menurutnya, tanah merupakan komponen utama yang memiliki proporsi tinggi dalam biaya pembangunan rumah.

“Karena itu para developer lebih memilih untuk membangun perumahan untuk kelas menengah ke atas, karena keuntungannya yang lebih besar,” tandasnya.

Kemenpera juga mengeluarkan kebijakan kawasan hunian berimbang untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Yakni, setiap pengembang diwajibkan membangun rumah dengan perbandingan sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1, artinya 3 rumah sederhana, berbanding 2 rumah menengah, berbanding 1 rumah mewah.

“Sedangkan untuk Rumah susun, komposisinya adalah sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai Rusun komersial yang dibangun,” tuturnya. (dod/fal)