Kemenpera Gandeng KPK-BPKP

Karena Urus IMB Berbelit-belit

Kemenpera Gandeng KPK-BPKP
Kemenpera Gandeng KPK-BPKP
JAKARTA - Adanya surat edaran (SE) dari Mendagri kepada setiap Pemda agar IMB untuk rumah bagi MBR digratiskan, tidak serta merta langsung dipraktekkan di lapangan. Faktanya, para pengembang masih dimintai berbagai macam biaya administrasi plus proses birokrasi yang panjang.

Salah satu pengembang asal Sulut, Conny Rumdor mengaku untuk membangun satu rumah, dia harus mengeluarkan uang administrasi yang tidak sedikit. Kalau tidak pakai uang pelicin, IMB-nya lama baru dikeluarkan.

"Bagi pengembang lebih baik mengeluarkan uang daripada dibuat lama. Kalau lama, kan yang rugi kita juga," ujarnya kepada JPNN di Jakarta, Kamis (28/10).

Dia pun menyatakan keheranannya pada pemda yang tetap menarik biaya IMB, padahal perumahan yang dibangun tipe rumah sangat sederhana dan dikhususnya golongan menengah ke bawah. "Karena saya ingin membantu program pemerintah makanya saya bangun rumah untuk golongan MBR. Tapi masalahnya biaya IMB tetap ada sehingga ikut berpengaruh pada harga rumah," keluhnya.

JAKARTA - Adanya surat edaran (SE) dari Mendagri kepada setiap Pemda agar IMB untuk rumah bagi MBR digratiskan, tidak serta merta langsung dipraktekkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News