Kemensos dan DPR Tinjau Pencairan Bansos di Tiga Daerah Ini
jpnn.com, LABUAN BAJO - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) mengecek pencairan bantuan sosial (bansos) di Kota Ternate, Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan. Hal itu dilakukan saat memasuki masa reses persidangan III.
Bansos adalah program prioritas nasional untuk mengurangi kemiskinan. Karena itu, Mensos Tri Rismaharini meninjau langsung percepatan pencairan bansos di beberapa daerah.
Kemarin Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, ketua dan wakil ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama pejabat tinggi madya (eselon I) di tiga kota itu.
Terkait bansos 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak kartu keluarga sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan.
Penyebabnya, keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, serta pindah alamat dan tidak ditemukan.
Kemudian, bansos pada 2022 juga dicairkan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan agar penyaluran bansos tidak melebihi Maret 2022.
Bila bansos tidak tersalurkan hingga Maret, otomatis uangnya akan kembali ke negara.
"Dengan kata lain, masyarakat prasejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut," kata Mensos (22/2).
Komisi VIII DPR RI dan Kemensos mengecek pencairan bansos di Kota Ternate, Labuan Bajo, dan Kota Medan
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos-Kemendagri Bersinergi Wujudkan Data Tunggal
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia