Kemensos Usulkan 10 Calon Pahlawan Baru ke Istana
Senin, 18 Oktober 2010 – 06:06 WIB
Khusus pencalonan Soeharto, Dipo menganggap wajar jika nantinya memunculkan kontroversi. "Sebagai manusia biasa, Soeharto pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Itu wajar," ujar Dipo.
Sebagian kalangan menilai usulan memasukkan Soeharto sebagai calon pahlawan baru berpotensi melanggar semangat reformasi. Ada yang menilai peran Soeharto dalam kasus 1965 dan berbagai kejahatan politik di era orde baru. Hal lain yang diingatkan ialah mengenai TAP MPR XI/1998 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bebas KKN yang isinya mengamanatkan penuntasan dugaan kasus KKN mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
Meski demikian, Dipo tidak mempermasalahkan usulan memasukkan nama Soeharto sebagai calon pahlawan. Dipo lantas membandingkan nasib Soeharto dengan yang pernah dialami dua mantan presiden lain, yakni Soekarno dan Gus Dur. Keduanya, sebut Dipo, pun dijatuhkan secara politik. "Tapi diusulkan (sebagai Pahlawan Nasional) sangat wajar," demikian Dipo.
Salah seorang putri Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah agar tidak menceburkan kembali bangsa ini pada polemik berkepanjangan dengan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Terlebih mengingat adanya TAP MPR yang mengamanatkan penuntasan dugaan KKN Soeharto, belum dicabut. Dengan demikian, kata dia, jika pemerintah bersikukuh dalam hal ini maka Soeharto akan menyandang beban sejarah.
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sepuluh calon penerima gelar pahlawan nasional ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional