Kementan Benahi Tata Niaga Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian berkomitmen untuk membenahi sektor pertanian secara holistik, termasuk tata niaga pangan. Pembenahan tata niaga pangan di antaranya difokuskan pada upaya pemangkasan rantai distribusi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini pemangkasan rantai pasok merupakan solusi dalam mengatasi kenaikan harga pangan yang kerap terjadi. Supply chain yang panjang adalah satu penyebab kenaikan harga.

Untuk itu, pemangkasan rantai distribusi pangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara harga jual petani dan harga beli konsumen. Menteri Pertanian meyakini pemangkasan rangkai pasok akan menguntungkan untuk pihak petani dan konsumen. "Ke depannya rantai pasok harus dipangkas. Itu solusi permanen ke depan, sehingga posisi petani untung, konsumen menikmati harga yang baik,” ucap Amran.

Kementerian Pertanian telah menjalankan sejumlah upaya pembenahan tata niaga pangan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Bersama Kementerian Perdagangan misalnya, Kementerian Pertanian berkoordinasi dalam mengidentifikasi ketersediaan pasokan di tingkat nasional maupun daerah dengan memantau jalur distribusi guna meminimalisir potensi penimbunan stok.

Kementerian Perdagangan saat ini telah membangun sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi. Hingga saat ini, telah dilakukan pemantauan harga pangan di 165 pasar rakyat yang ada di 34 ibukota provinsi dan 48 kabupaten/kota secara harian.

Kementerian Pertanian juga berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memotong rantai pasok pada semua komoditas. Kementan berupaya maksimal dalam mendukung Bulog agar membeli produksi petani. “Jadi dari petani langsung dibeli Bulog. Bulog akan pasarkan langsung ke pasar dan dari pasar langsung diserap konsumen. Itu solusinya dan ini untuk seluruh komoditas, termasuk daging sapi,” pungkas Amran.

Upaya lain yang dilakukan adalah kerja sama dengan perusahaan swasta yang diyakini dapat memotong rantai pasok. Salah satu bentuk kerja sama dengan pihak swasta adalah kemitraan dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Kementan menggandeng GPMT untuk menyerap produksi jagung pipilan lokal dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan oleh Kemendag sebesar Rp 3.150 per kg.

Kementan juga saat ini telah membangun Toko Tani Indonesia (TTI) melalui kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). TTI merupakan salah satu upaya untuk memangkas rantai pasok yang semula 8 level menjadi 3 level.