Kementan Bersurat ke Presiden Terkait Kekurangan Jumlah Penyuluh Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan saat ini pihaknya masih kekurangan jumlah penyuluh pertanian. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk bisa memenuhi kekurangan tersebut.

“Sudah kami petakan, kalau targetnya satu desa satu penyuluh, itu di seluruh Indonesia kurang. Rasio tenaga penyuluh dengan desa itu kurang dari satu, artinya satu penyuluh ada yang dua desa bahkan ada tiga sampai lima,” ujar Dedi kepada wartawan di Lampung, Jumat (6/3).

Atas kekurangan itu, Kementan melalui Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah bersurat ke Presiden Jokowi (Jokowi).

“Surat ke presiden agar ada pengadaan ASN penyuluh 6.000 orang per tahun. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” sambung Dedi.

Menurut Dedi, selama ini pihaknya juga tak bisa merekrut para honorer menjadi penyuluh. Alasannya, karena ada aturan yang melarang hal tersebut.

“Jadi, honorer itu sudah berhenti. Artinya apa? Kami merekrut honorer juga sulit, tidak mungkin,” tambah Dedi.

Untuk sementara, mengatasi kekurangan itu Kementan melalui BPPSDMP berusaha menciptakan penyuluh swadaya. “Artinya, penyuluh yang benar-benar tidak tergantung dengan APBN,” sambung Dedi.

Salah satunya yang dimanfaatkan adalah petani menonjol dan berhasil. Para petani berhasil ini dimanfaatkan menjadi penyuluh bagi petani lainnya.