Kementan Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Daerah Rentan Rawan Pangan di Maluku Utara
jpnn.com, TERNATE - Upaya mengentaskan daerah rentan rawan pangan membutuhkan sinergi dan kerja sama antara pemangku kepentingan terkait.
Kerja sama ini terus didorong oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian.
Untuk itu, pada Rabu (5/2) Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Agung menyampaikan bahwa Kementan tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan di wilayah rentan rawan pangan dan stunting.
“Ini kerja bersama yang membutuhkan sinergi antarlembaga di daerah,”ujarnya.
Agung juga mengingatkan agar berupaya semaksimal mungkin meningkatkan status daerah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan.
“Kita harus supervisi ketat dan intervensi program di daerah rentan rawan pangan agar wilayah tersebut tidak menjadi rawan pangan," tegas Agung.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba mengingatkan bahwa setiap pejabat aparatur sipil negara (ASN) harus bekerja turun hingga ke desa-desa agar tidak ada lagi warga Malut yang termasuk kelompok miskin.
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Gubernur Maluku Utara.
- Pemprov Kalsel Siapkan 41.829 Hektare Untuk Optimalisasi Lahan Rawa
- Pelaku Usaha Harapkan Prabowo Bentuk Badan Otoritas Sawit
- Jadi Mitra Strategis Kementan, Kementrans Siap Bantu Penyediaan Tenaga Kerja
- DWP Kementan Memperkuat Peran Strategisnya Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045
- Baharkam Polri Siapkan Pilot Project Peningkatan Komoditas Jagung di Cianjur
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen