Kementan Gandeng Babinsa TNI untuk Jalankan Program Oplah di Malinau

Dalam pertemuan ini, berbagai tantangan dan solusi terkait optimalisasi lahan dibahas secara mendalam, terutama mengenai pendataan lahan, distribusi alat dan sarana pertanian, serta normalisasi jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, menekankan pentingnya ketersediaan benih dan pupuk yang harus sejalan dengan optimalisasi lahan agar petani dapat langsung memulai penanaman tanpa hambatan.

“Penting untuk memastikan ketersediaan benih dan pupuk bersamaan dengan optimalisasi lahan, agar petani bisa langsung memulai penanaman tanpa kendala,” ujar Inneke.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kendala lahan yang masuk dalam kawasan hutan agar tetap dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

Dukungan penuh terhadap program ini juga diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas, Haryanto, menegaskan bahwa optimalisasi lahan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada beras di Malinau.

“Saat ini, 409 hektare lahan telah masuk dalam Sistem Informasi Data (SID) dan sedang dalam proses verifikasi lapangan. Selain itu, kami memastikan pendistribusian sarana produksi pertanian dan benih akan segera terealisasi agar petani dapat mulai mengolah lahan secara maksimal,” jelas Haryanto.

Dukungan serupa juga datang dari pihak TNI. “TNI siap membantu dan mendukung penuh program optimalisasi lahan. Babinsa akan turun langsung ke lapangan untuk membantu petani dalam mengelola lahan mereka. Selain itu, kami akan memastikan kerja sama antara Kodim 0910 Malinau dan Dinas Pertanian segera direalisasikan guna mempercepat pengolahan lahan,” ujar perwakilan TNI.

Melalui strategi yang telah disusun dalam rapat koordinasi ini, pemerintah menargetkan 409 hektare lahan yang telah terdata dalam SID dapat segera dioptimalkan dalam waktu dekat.