Kementan Gandeng Pondok Pesantren

"Sudah mulai panen dua minggu lalu. Rata-rata per hektare 5 ton saja, 50 ribu ha panen, rata-rata harga Rp3 ribu, masyarakat Pandeglang akan terima pendapatan Rp250 juta kg, Rp750 miliar sekali panen. Padahal, PAD (pendapatan asli daerah) cuma Rp150 miliar," paparnya.

"Kalau model ini jalan, tidak sampai dua tahun, daerah miskin akan hilang," imbuh Eko.

??Sementara itu, Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengungkapkan, pihaknya menggelar "Temu Stakeholder Pesantren" dengan mengundang sejumlah menteri di sektor ekonomi dalam rangka meneguhkan komitmen kehadiran pemerintah pusat di daerah. Pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi acara, juga bukan tanpa alasan. Pertimbangannya, meski kontribusi perekonomian di Jabar cukup tinggi sekira 5,3 persen, namun tidak merata.

"Di wilayah Jawa Barat bagian utara lebih tinggi kontribusi ekonominya, dibanding bagian Selatan. Itu jadi perhatian, karena itu, pertemuan ini untuk bicarakan, agar ekonomi Jawa Barat tumbuh lebih kuat, inklusif, bersinambungan, dan tidak membuat jarak kaya-miskin dan ada selisih di utara-selatan ataupun barat-timur," ungkapnya.

Menko Maritim Luhut Panjaitan menambahkan, dalam tiga tahun terjadi perubahan signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB), BI rate, dan cadangan devisa.

Secara struktural pun demikian, di mana manajemen pemerintahan lebih transparan dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara terpadu.

"Sekarang Saya Menko Maritim, ada Mentan, Mendes, Mendag, Menpu. Ada urusan apa? Karena saya bidang perhubungan, tadi saya lihat lapangan terbang Kertajati tersendat lagi. Kita selesaikan, semua harus integrasi, tidak bisa semua kerja sendiri," katanya mencontohkan.

Pemerintah juga bekerja riil di tataran bawah yang dapat langsung dinikmati masyarakat luas. Contohnya, pesantren-pesantren yang kurang sekolahnya, bendungan masih kecil, status tanah tidak jelas, dan berdampak signifikan, dibenahi pemerintah.