Kementan Pacu Brigade Pangan Sebagai Garda Terdepan Produksi Indonesia

“BP ini hanya awal karena selanjutnya kita akan arahkan mereka untuk menjadi pengusaha. Sehingga penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan korporasi,” sebut Mentan Amran.

Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan saat ini sudah terbentuk ribuan BP yang tersebar di berbagai 12 provinsi dan akan bertambah di tahun 2025 menjadi 14 provinsi. Setiap pendamping bertanggung jawab mengadvokasi lima BP.

“Para calon pendamping setidaknya bisa memahami dan menerapkan konsep pertanian modern di wilayahnya masing-masing, mulai dari penggunaan varietas unggul bersertifikat dan pemanfaatan alat dan mesin modern, hingga hilirisasi dan pengelolaan kawasan secara terintegarasi dan terstruktur,” tutur Santi.

Saat mengunjungi langsung salah satu lokasi Oplah dan BP di Kalimantan Utara (Kaltara), Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertanian Sam Herodian optimis program BP akan berhasil mewujudkan salah satu target utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui BP optimalisasi lahan (oplah) akan semakin optimal sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan para petani.

"BP ini tujuannya kalau secara nasional adalah meningkatkan produksi beras nasional. Tapi secara individual, pemerintah ingin para petani itu bisa sejahtera, bisa lebih mandiri," kata Stafsus Sam Herodian saat melakukan Kunjungan Kerja Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara, Selasa (28/1).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan Inneke Kusumawaty, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Kristiyanto, Kepala Balai BWS Provinsi Kalimantan Utara Mustofa dan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Zainal Abidin.

Sam berharap para BP di wilayah Kaltara dapat lebih produktif dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga mampu melakukan panen raya tiga kali dalam setahun. Apabila hal ini dapat dilakukan, lumbung padi di Kaltara digadang-gadang dapat meningkat sehingga ketahanan pangan bisa terjamin.

"Kalau menurut hitung-hitung kami minimal para petani bisa mengantongi Rp10 juta per bulan. Kalau tiga kali (panen) atau lebih dari itu dan semuanya berjalan normal, itu harusnya bisa dapat Rp30 juta," kata Sam.