Kementan Pastikan Pegawai Mempersulit Layanan Bakal Dimutasi ke Luar Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan para pegawai melayani petani dan eksportir dengan baik, tanpa ada pungutan liar alias pungli. Hal ini, lanjutnya, merupakan bagian dari revolusi mental.

"Revolusi mental yang dimaksud bentuknya tidak boleh lagi ada pungli, karena itu adalah perbuatan haram. Kalau ada pungli hari ini juga aku berhentikan dari jabatannya," kata Amran dalam pelepasan ekspor produk pertanian gebyar 10,5 juta ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (6/8).

Menurut Amran, penanaman integritas berlaku di semua lini jajaran dan direktur Kementerian Pertanian. Terlebih para pegawai yang bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Dia berharap, pola ini membawa dampak pada peningkatan nilai ekspor dan investasi.

"Bukan lagi seremoni yang kami tonjolkan. Tapi kerja nyata untuk ekspor dan investasi yang lebih baik. Dalam hal ini terkait pelayanan masyarakat. Jadi, kami harus kembali ingat bahwa kita adalah pelayan rakyat," katanya.

Khusus terkait ekspor, Amran berharap para eksportir terus meningkatan kualitas produknya supaya tidak mendapat penolakan dari negara tujuan. Apalagi, sasaran ekspor Indonesia sudah masuk pasar negara-negara besar di dunia seperti Australia, Selandia Baru, Belanda dan Jerman.

BACA JUGA: Telat Bayar Tagihan Listrik Konsumen Didenda, Mati Lampu PLN Hanya Minta Maaf

"Inilah yang disebut revolusi mental. Investasi naik seratus persen, ekspornya naik seratus persen. Andalan kita produksi CPO, karet, nanas, pisang dan buah-buahan harus ditingkatkan. Ke depan volume ekspor kita juga harus menyentuh 40,5 juta ton," katanya.

Sekretaris Badan Karantina Pertanian Arifin Tasrif mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memperbaiki semua layanan ekspor. Perbaikan ini menyusul adanya teguran dar Amran yang menerima laporan dari eksportir asal Bogor terkait kesulitan akses layanan.