Kementan Raih Penghargan Pengelola Informasi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan perlunya keterbukaan informsi publik di kementerian maupun lembaga negara lainnya.

"Keterbukaan merupakan energI untuk mencerdaskan bangsa. Perlu keterbukaan informasi publik dilaksanakan dan terus didorong, dan diawasi agar bisa berjalan baik," kata Yusuf Kalla pada acara pemberian anugerah informasi publik 2018 di Istana Wapres, Senin (5/11).

Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem peringkat.

Ia mengatakan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kali ini dilakukan penilaian berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama Badan Publik Informatif, kedua BP Menuju Informatif, ketiga BP Cukup Informatif, keempat BP Kurang Informatif, dan kelima BP Tidak Informatif.

Untuk kategori BP, menurutnya sama dengan tahun lalu ada tujuh kategori yaitu BP Kementerian, BP Lembaga Non Struktural (LNS), BP Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK), BP Perguruan Tinggi Negeri (PTN), BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan BP Partai Politik (Parpol).

Penilaian dilakukan terhadap 460 perguruan tinggi, lembaga, dan kementerian/BUMN.

Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, seusai menerima penghargaan menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pemenuhan hak atas informasi yang dijamin UU nomor 14 tahun 2008.