Kementerian ATR/BPN Kolaborasi dengan PT PNM Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 2017 lalu membuat nota kesepahaman mengenai Percepatan Sertipikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Agunan Milik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT PNM (Persero) di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (31/5).

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau dan Direktur Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero) Tjatur H. Priyono.

Andi Tenrisau mengatakan penandatanganan PKS ini merupakan bagian penting dari peranan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andi, PT PNM (Persero) sangat potensial dan mempunyai nasabah cukup besar, yaitu 9,5 juta orang.

“Kami punya target sembilan juta dalam Reforma Agraria, ini potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, semua jajaran di tingkat Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk betul-betul menindaklanjuti PKS kali ini,” kata Andi.

PKS itu bertujuan menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian ATR/BPN dan PT PNM (Persero) dalam melaksanakan program pemberdayaan tanah masyarakat kepada penerima manfaat tanah dari program Reforma Agraria atau program pertanahan lainnya.

“Sudah sewajarnya Kementerian ATR/BPN hadir apabila membicarakan kesejahteraan rakyat yang basisnya dari hak atas tanah,” ujar Andi.