Kementerian ATR/BPN Laksanakan Rakornis Menuju GTRA Summit 2021

Diharapkan rakernis itu dapat mengelompokkan persoalan hingga terbentuk tipologi permasalahan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Termasuk usulan awal dalam rangka merumuskan alternatif solusi yang disusun bersama.

Kemudian, menyeragamkan bisnis proses sektor izin usaha dengan pelaksanaan reforma agraria, serta skema penataan aset dan akses di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar pasca disahkannya UUCK berikut peraturan turunannya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria Awaludin mengatakan rapat kerja teknis GTRA itu merupakan diskusi awal membahas berbagai masalah terkait penataan aset terkait IU Pertambangan dan IU Perkebunan.

"Dibutuhkan peran kementerian dan lembaga karena reforma agraria ini bukan hanya mendapat perhatian khusus dari kementerian ATR/BPN, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya," kata Awaludin.
 
Awaludin mengatakan IU Pertambangan dan IU Perkebunan merupakan salah satu hambatan dalam proses penataan akses dalam rangka reforma agraria.

"Hari ini kita belanja masalah terkait hal tersebut karena di banyak era terutama di era reformasi, banyak IU Pertambangan dan IU Perkebunan ini agak sedikit kebablasan," pungkas Awaludin. (*/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?