JPNN.com 
Kementerian ATR/BPN Mempercepat Pelaksanaan Tata Ruang di Papua dan Papua Barat
Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Eko Budi Kurniawan menyebutkan untuk mengatasi tantangan pelaksanaan tata ruang terdapat berbagai terobosan penetapan RDTR dalam PP Nomor 21 Tahun 2021.
“Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR dibatasi paling lama 12 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RDTR, tahapan rekomendasi BIG (Badan Informasi Geospasial-red) dalam penyusunan RDTR dihilangkan, penyederhanaan dan percepatan validasi KLHS, dan proses evaluasi Kemendagri pada penetapan RDTR dihilangkan,” papar Eko yang turut hadir secara daring.
Lokakarya tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas DPMPTSP di Provinsi Papua dan Papua Barat menyelenggarakan perizinan berbasis risiko. (*/jpnn)
Kementerian ATR/BPN tengah memperkenalkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, prosedur baru dalam proses pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha.
Redaktur & Reporter : Boy
- Tokoh Masyarakat Papua Dukung Aparat Tindak Tegas OPM
- Andreas: Kejahatan yang Dilakukan KKB tak Boleh Dibiarkan Terus Menerus Terjadi
- Tak Ada Luka Tembak di Jasad 11 Korban Pembantaian oleh KKB
- Komnas HAM Kecam KKB yang Bunuh Pendulang Emas di Papua
- Mabes TNI Tuding KKB yang Bantai Pendulang Emas Lakukan Propaganda
- 11 Pendulang Emas Tewas Diserang KKB Papua, Pemerintah Fokus Evakuasi Korban
