Kementerian BUMN Bakal Membeli Peternakan Sapi di Belgia, Begini Reaksi Drh Slamet
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet mengkritisi rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui BUMN RNI/Berdikari membeli peternakan sapi di Belgia.
Legislator asal Sukabumi tersebut mengatakan rencana pembelian peternakan ini sangat sulit dipahami. Sebab di sisi lain, sektor peternakan dalam negeri masih butuh sentuhan pengelolaan.
“Seharusnya keberadaan BUMN dapat menjadi solusi pengelolaan peternakan nasional," kata Slamet kepada awak media, Selasa, 1 Juni 2021.
Dia menilai BUMN seharusnya maksimalisasi potensi peternakan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor produk hewan.
Kendati BUMN Berdikari memiliki core utama dalam sektor bisnis, namun Slamet mengingatkan bahwa pengelolaan BUMN harus menanamkan sikap heroism atau kepahlawanan karena perusahaan ini dibentuk oleh negara dan memperoleh penyertaan modal negara sebesar Rp 1,5 triliun yang bersumber dari pajak.
“Oleh karena itu rencana pembelian peternakan di Belgia tersebut mencederai upaya perlindungan dan pemberdayan peternak nasional," ujar dia.
Slamet mengatakan BUMN Berdikari pun harus serius dan fokus dalam menjalankan core bisnisnya. Pasalnya, PT berdikari memiliki lahan peternakan yang sangat luas, yakni kurang lebih 6 ribu hektare di Sulawesi Selatan.
“Lalu mengapa tidak mengoptimalkan keberadaan lahan tersebut untuk menjadi sentra peternakan nasional sebelum berpikir untuk membeli peternakan di luar negeri," tanya Slamet.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet mengkritisi rencana Kementerian BUMN melalui BUMN RNI/Berdikari membeli peternakan sapi di Belgia.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Janji Bakal Tegas Perusahaan Nakal, Siap Cabut IPPKH
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia