Kementerian BUMN Tambah Direksi Perum Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja mengangkat Fajar Rizki sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
Kemudian mengangkat Winarsih Budiriani sebagai Direktur SDM dan Umum Peruri. Penetapan direksi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: SK-209/MBU/07/2018 pada 18 Juli 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Peruri.
Selain mengangkat anggota direksi yang baru, Kementerian BUMN juga merubah nomenklatur jabatan anggota direksi Peruri, yaitu: Direktur Teknik dan Produksi menjadi Direktur Operasi, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Pengembangan Usaha.
Sehingga Saiful Bahri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Produksi berubah menjadi Direktur Operasi.
Penyerahan SK dilakukan secara langsung oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno pada Rabu, (18/7) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
"Pengangkatan dua anggota direksi Peruri tersebut melengkapi susunan direksi yang sebelumnya berjumlah tiga orang," jelas Harry.
Tiga orang itu yakni Dwina Septiani Wijaya sebagai Direktur Utama, Nungki Indraty sebagai Direktur Keuangan dan Saiful Bahri sebagai Direktur Operasi.(chi/jpnn)
Pengangkatan dua anggota direksi Perum Peruri tersebut melengkapi susunan direksi yang sebelumnya berjumlah tiga orang,
Redaktur & Reporter : Yessy
- Komisi VI Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Memotong Fasilitas Pimpinan
- Deposit Emas jadi Produk Unggulan Bulion milik Pegadaian
- INACRAFT 2025, Rumah BUMN Dukung UMKM Produk Lokal Go Global
- Gelar Pelatihan UMKM, SIG Dukung Kementerian BUMN Wujudkan Visi Kemandirian Ekonomi Presiden
- Indonesia Re Group Raker Strategi Komunikasi Bersama Kementerian BUMN
- DPR: Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN