Kementerian dan Lembaga Perlu Perkuat Koordinasi untuk Membangun Food Estate
jpnn.com, JAKARTA - Teknologi pertanian dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini terbilang cukup memadai untuk mendukung program Food Estate.
Namun, menurut Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi, koordinasi di level pemerintahan masih perlu ditingkatkan.
"Masalah pengembangan Food Estate kita adalah perlu memaksimalkan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan memerlukan kesatuan komando yang kuat," kata Ernan saat dihubungi baru-baru ini.
Food Estate, termasuk di dalamnya upaya perluasan lahan pertanian, merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam pembangunan pertanian nasional 2021.
Program ini melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Food Estate menargetkan pemenuhan ketahanan pangan dalam negeri melalui ekstensifikasi lahan di luar Pulau Jawa.
Ernan mengatakan kemampuan Indonesia dari sisi teknologi dan SDM di bidang pertanian sudah cukup mendukung untuk bisa mewujudkan program pemerintah tersebut.
"Sebenarnya SDM dan teknologi kita sudah baik. Apalagi kita tidak termasuk negara miskin. Tetapi kalau koordinasi tidak ada, ya, itu (Food Estate) akan terkendala," tambahnya.
Koordinasi di level pemerintahan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan food estate di Indonesia.
- Lahan Pertanian di Jakarta Terbatas, RK-Suswono Bakal Kontrak Pangan dengan Daerah Luar
- 86 Persen Mahasiswa Agribisnis President University Direkrut Industri Sebelum Lulus, Mantap
- Disambangi Mentan Amran, Petani Papua Berharap Food Estate Bisa Meningkatkan Perekonomian
- Berkat Bantuan Pompa Air, Nana Sudjana: Pengairan Lahan Pertanian di Klaten Bisa Tercukupi
- 1.414 Hektare Lahan Dibuka Untuk Pertanian di Batang
- Himpitan Kegiatan Hulu Migas dengan Lahan Pertanian Harus Segera Diselesaikan