Kementerian dan Pemda Harus Berkoordinasi Antisipasi Arus Balik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Arus balik Lebaran diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu (1/7). Karenanya, anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro meminta pemerintah mengantisipasi kemacetan saat arus balik Lebaran.

Komisi yang salah satunya membidangi perhubungan dan transportasi ini tidak ingin terjadi penumpukan kendaraan sehingga berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan pemerintah harus mengantisipasi kemacetan saat arus balik Lebaran dengan menghindarkan adanya penumpukan kendaraan bermotor di sejumlah titik jalan raya. Dia juga mengingatkan beberapa ruas yang akan dilalui saat balik seperti dari Banyumas ke Brebes rawan terjadi kemacetan.

"Kami minta ini dicarikan solusinya. Pemerintah harus berani memutuskan untuk mengalihkan ke jalur selatan misalnya melalui Cilacap, kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat melalui Ciamis, Tasikmalaya," ujarnya, Kamis (27/6).

Dia menegaskan perlu koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi pemumpukan kendaraan saat arus balik nanti.

Menurut dia, koordinasi itu tidak hanya antarkementerian seperti Kemenpupera, Kemenhub saja. Melainkan juga antarpemerintah daerah yang ruas jalannya akan dilewati para pemudik yang kembali ke tanah rantaunya.

"Kuncinya ada pada koordinasi. Rekayasa lalu lintas sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sebab potensi kemacetan saat arus balik rawan terjadi karena masuk kerja semuanya hari Senin (3/7)," paparnya.

Lebih lanjut, Nizar mengatakan, penggunaan aplikasi peta melalui saluran telpon seluler sangat diperlukan saat arus balik. Sebab tidak menutup kemungkinan, mereka yang akan kembali ke perantauan dengan menggunakan kendaraan bermotor menggunakan aplikasi tersebut.