Kementerian ESDM: Listrik Ilegal Merugikan Negara Rp 4,9 Triliun
jpnn.com - AMBON - Pemakaian listrik ilegal telah mengakibat kerugian negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemakaian listrik ilegal telah merugikan negara Rp 4,9 triliun di sepanjang 2023.
"Hal itu berdasarkan biaya pokok pembangkitan (BPP) dari susut nonteknis," ucap Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ainul Wafa dalam sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Ambon, Maluku, Selasa (30/1).
Ainul menjelaskan penggunaan listrik ilegal yang dimaksud, yaitu pertama, mengganti miniatur circuit breaker (MCB) meteran listrik, sehingga daya yang digunakan lebih tinggi dari seharusnya.
Kedua, memengaruhi pengukuran kWh meter, sehingga tidak menunjukkan pemakaian sebenarnya. Ketiga, mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran.
Modus pelanggaran keempat ialah membuat sambungan listrik dari jaringan listrik PLN, misalnya penerangan jalan umum (PJU).
“Pelanggaran jenis keempat banyak sekali kita jumpai dan masyarakat tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah pelanggaran,” katanya.
Dia mengatakan penggunaan listrik ilegal ini selanjutnya dapat dikenai sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran sambungan, denda, dan pembayaran biaya lainnya.
Ainul mengatakan akibat pemakaian listrik ilegal dalam kurun tiga tahun terakhir telah menyebabkan terjadinya peningkatan kerugian negara.
Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pemakaian listrik ilegal merugikan negara Rp 4,9 triliun sepanjang 2023.
- Chandra Soroti Pemidanaan terhadap Kebijakan di Kasus Tom Lembong
- Periksa Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Purwokerto Temukan Rokok Ilegal Sebanyak Ini
- Agustina Bicara Emisi Meningkat, Asap Hitam Trans Semarang & Tenaga Surya
- Bantuan Listrik Gratis Sasar 27.921 Rumah Tangga di Jawa Barat
- PLN UIP MPA Bangun 577 Tower Transmisi 150 kV, Tambah Pasokan Listrik di Halmahera
- Kanwil Bea Cukai Bali NTB NTT Cegah Potensi Kerugian Negara Rp 16,5 M Lewat Penindakan