Kementerian LHK Akan Cabut Sanksi Pulau Reklamasi C dan D
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mencabut sanksi administratif reklamasi Pulau C dan D pada pekan ini.
Kebijakan ini diambil setelah adanya perbaikan yang dilakukan pihak pengembang dalam pelaksanaan reklamasi.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, ada 11 poin yang harus dibenahi pengembang Pulau C dan D. Seluruh poin tersebut sudah diperbaiki, sehingga moratorium pun dicabut.
"Terkait sanksi administratif Pulau C dan D dalam catatan LHK bulan Mei tahun lalu ada 11 poin dan semua sekarang sudah diselesaikan," ujarnya di Kantor Menko Maritim, Jalan MH Thamrin, Rabu (6/9).
Menurut Siti, saat ini pencabutan sanksi tersebut masih dalam proses. Pihaknya akan mengeluarkan surat secara resmi untuk pencabutan sanksi pada pekan ini.
"Ini baru akan dicabut, SK-nya lagi dibuat. Pekan ini sudah keluar," katanya.
Sementara untuk sanksi administratif Pulau G, pihaknya masih mendalami lagi. Karena permasalahan antara keduanya berbeda.
"Pulau G sanksinya berbeda. Itu harus didalami lagi. Saya minta tim bekerja," ucapnya.
Jalan menuju terealisasinya reklamasi di Teluk Jakarta semakin mulus
- Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Pergub ASN Boleh Poligami
- Guru Besar IPB Sebut Rencana Peluasan Kawasan Sawit jadi Ide Positif
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Mau Rayakan Ultah Tanpa Bermewah-mewah, PDIP Tak Undang Prabowo
- Tarif Air Bersih PAM Jaya Bakal Naik pada 2025
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi