Kementerian Perdagangan Sebut Garam Himalaya Ilegal dan Tak Ada SNI
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menganggap garam himalaya yang dipercaya untuk manfaat kesehatan dan banyak diiklankan adalah ilegal.
Karena itu Kemendag memusnahkan 2,5 ton garam himalaya. Selain itu, 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan juga dimusnahkan di Balai Pengawasan Tertib Niaga, Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini
“Hari ini kami memusnahkan sekitar 2,5 ton garam himalaya yang melanggar ketentuan izin dan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sekitar 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan distribusi,” jelas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangannya yang diterima di Jakarta.
Mendag juga menyampaikan melalui kegiatan pengawasan yang rutin dilakukan Kementerian Perdagangan, ditemukan perdagangan garam himalaya yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri, tetapi dijual bebas di ritel modern dan toko daring sebagai garam konsumsi.
Padahal syarat sebagai garam konsumsi harus memenuhi ketentuan SNI yang telah diwajibkan untuk garam konsumsi.
Agus menyampaikan Kementerian Perdagangan belum pernah menerbitkan izin impor garam himalaya untuk konsumsi, apalagi garam tersebut kemudian dijual sebagai garam konsumsi tanpa dilengkapi SNI.
“Karena itu, garam himalaya tersebut kami tarik dari peredaran untuk dimusnahkan. Sedangkan, terhadap pelaku usahanya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,” tegas Mendag.
Selain garam himalaya, dalam kegiatan ini juga dilakukan pemusnahan minuman beralkohol.
Kementerian Perdagangan memastikan garam himalaya yang banyak dijual secara online adalah ilegal.
- Mendagri Tito Dukung Penuh Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK
- Mendagri Tito Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M