Kementerian Pertanian Kerja Sama Lintas Sektor Tangani Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian bersama dengan tujuh Kementerian dan Lembaga lain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan, yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Penandatanganan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia.

Dalam arahannya, Syahrul menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya maksimal dari sebuah negara dalam membuktikan kehadirannya ditengah rakyat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan, saya berharap hari ini adalah bagian - bagian dari implementasi kita, bahwa negara bangsa tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa dan negara ini” ungkap Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta (30/10).

Syahrul mengatakan bahwa penyebab kerawanan pangan di Indonesia sangat multifaktor, karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor,

“Indonesia adalah negara besar ke empat dunia, terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tidak gampang untuk bisa menjadikan negara ini menjadi sesuatu yang bisa terjaga dengan baik, cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama - sama bertanggung jawab terhadap pangan dari 267 juta jiwa rakyat Indonesia” ungkap Syahrul.

Mentan Syahrul menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) pada 2018, masih terdapat 88 Kabupaten/ kota atau 17,1 % di Indonesia yang masih masuk katergori daerah rentan rawan pangan.

Syahrul mengatakan isu pangan bersifat sangat kompleks dan multidimensi, dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan didaerah akan lebih mudah diurai.