Kementerian PP Tidak Harus Dipimpin Perempuan

Dalam kesempatan yang sama, politisi partai Golkar Nurul Arifin juga mengatakan bahwa tidak ada keharusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan diisi oleh perempuan.

"Saya sependapat dengan Wakil Ketua MPR bahwa Kementerian Pemberdayaan tidak mesti seorang perempuan," ujarnya.

Lebih lanjut dia juga mengajak seluruh perempuan yang ingin berjuang lewat jalur politik tidak memasrahkan diri terhadap kuota perempuan yang diberikan oleh undang-undang.

"Jangan pasrah dengan kuota 30 persen. Perempuan harus berjuang memelebihi dari batasan UU itu karena kuota 30 persen bagi perempuan untuk duduk di parlemen itu batas minimal," tegasnya.