Kementerian PP Tidak Harus Dipimpin Perempuan

Terhadap kasus hukum yang kini menjerat salah seorang anggota DPR yang kebetulan perempuan, Nurul Arifin berharap agar hal itu tidak digeneralisasi karena tidak semua perempuan seperti itu.

Nurul juga menegaskan bahwa keharusan perempuan ada di parlemen merupakan kehendak global yang terjadi di mana-mana. "Soal perlunya perempuan di parlemen bukan ujuk-ujuk tapi ini perubahan global dan sangat mungkin terjadi kalau semua pihak mendukung secara baik," imbuh anggota Komisi II DPR itu.

Isu keberadaan perempuan di Parlemen Indonesia dimulai semenjak tahun 2003. "Dari sisi waktu memang sangat terlambat dibanding dengan negara-negara lainnya di dunia," ungkap Nurul. (fas/jpnn)