Kementerian PUPR Pacu Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Dengan anggaran yang dipercayakan tahun 2018 sebesar Rp 107,38 triliun, sebanyak 78 persennya atau sekitar Rp 83 triliun merupakan anggaran kontraktual.

Sebanyak 11.975 paket akan menggunakan mekanisme PBJ yang bakal dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui kelompok kerja (pokja) di bawahnya.

Dari total paket tersebut, sebanyak 11.336 paket senilai Rp 50 triliun merupakan kontrak tahunan dan tahun jamak (multiyears) baru.

Sedangkan 639 paket senilai Rp 33 triliun merupakan kontrak tahun jamak lanjutan. 

“Kementerian PUPR menjadi tulang punggung pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Ini harus dibelanjakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi ULP dan Pokja Kementerian PUPR dengan tema Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Senin (11/12).

Rakor itu digelar agar ULP dan pokja memiliki kesamaan pemahaman dan langkah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. 

Berdasar hasil Rakor ULP dan Pokja tersebut, revisi Kepmen PUPR No. 914 tahun 2017 tentang Penetapan ULP di Kementerian PUPR akan dilakukan untuk meningkatkan tata kelola PBJ.