Kementerian PUPR Pacu Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pengusulan untuk penetapan pemenang juga dilakukan pengaturan kembali.

Untuk pelelangan dengan nilai pekerjaan konstruksi di atas Rp 100 miliar dan seleksi pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 10 miliar, pokja akan mengusulkan penetapan kepada kepala ULP.

Selanjutnya, kepala ULP yang akan mengusulkan kepada pengguna anggaran dalam hal ini menteri PUPR untuk ditetapkan.

Saat ini, di Kementerian PUPR terdapat 34 ULP. Ketua ULP dijabat oleh kepala Balai Besar/Balai yang ada di daerah dan satu ULP Pusat. Jumlah Pokja yang ada sebanyak 978 dengan anggotanya berjumlah 2.925 orang. 

“Hal tersebut bertujuan menjaga kepercayaan dan kredibilitas Kementerian PUPR di mata publik. Namun, niat untuk melakukan penyimpangan bisa saja tetap ada. Meski begitu, dari segi sistem kami terus perbaiki,” kata Menteri Basuki.

Langkah selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas PBJ di Kementerian PUPR yakni akan dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

Di dalamnya terdapat Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa.

“Kami ingin ada organisasi permanen. Tidak hanya sekadar sebagai jabatan fungsional PBJ, namun harus ada wadahnya sehingga bisa menjadi tempat berkarier. Kalau Anda punya keahlian PBJ, maka Anda tidak akan pernah “pensiun”. Ada pengakuan kompetensi dan ada jenjang karier,” kata Menteri Basuki.