Kementerian PUPR Rilis Data Program PKT Permukiman, Sudah Serap 119.018 Tenaga Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan pada TA 2021 pihaknya mendapat alokasi sebesar Rp 5,29 triliun untuk program PKT.
Dia menyebutkan dari dana tersebut direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja yang tersebar di 15.936 lokasi.
"Tercatat hingga 7 Juni 2021 realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 45,58 persen senilai Rp 2,41 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 119.018 orang," kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Rabu (9/6).
Menurut Diana, hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.
Salah satu program PKT yang dilaksanakan di Kementerian PUPR adalah pada bidang Cipta Karya/permukiman yang terdiri dari program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Pembangunan infrastruktur permukiman dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Pada TA 2021 Pamsimas dilaksanakan di 4.525 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 943 miliar untuk target 47.400 tenaga kerja.
Kementerian PUPR melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun.
- Gelar Seminar Internasional, SIL UI Membahas Strategi Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jawa Tengah
- Mentorbox.id: Solusi Pelatihan Kompetensi untuk Tenaga Kerja dan Wirausaha
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah